Pemilik Kapal Tradisional dan Petani Dapat Beli BBM, DPRD-SU Minta Pemerintah Agar Tidak Persulit Keluarkan Rekomendasi

SIMALUNGUN-Seiring dengan adanya larangan pembelian Bahan Bakar Minyak ( BBM ) jenis Bio Solar maupun Pertalite menggunakan jerigen atau tempat lainnya, Anggota DPRD Sumatera Utara meminta Pemerintah dan Intansi terkait agar tidak mempersulit pemilik kapal tradisional dan para petani untuk pembelian Bahan Bakar Minyak 

Demikian disampaikan Gusmiyadi Politisi muda Partai Gerakan Indonesia Raya ( Gerindra ) yang juga merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Provinsi Sumatera Utara menanggapi sejumlah keluhan pemilik Kapal Tradisional dan para Petani di Kawasan Danau Toba, Minggu ( 10/04/2022 )

Baca juga: Anggota DPRD Sumut Minta PTPN IV Pahami Integrasi Kebun Teh dengan Pariwisata

"Terkait dengan issu larangan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar maupun Pertalite tidak boleh menggunakan jerigen, Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum serta Instansi terkait agar meluruskan issu yang berkembang sehingga tidak menjadi polemik di masyarakat khususnya di kalangan pemilik tractor dan Kapal Pariwisata di Kawasan Danau Toba, " Ujar Gusmiyadi 

Gusmiyadi juga menjelaskan, Dalam Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Tertanggal 23 Maret 2022, Nomor 541 / 3268 tentang Pengendalian Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu, Jenis Minyak Solar (BBM) Bersubsidi di Provinsi Sumatera Utara "Dalam poin empat juga diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut

Baca juga: Ketua MIO Siantar Siap Bertarung Dipilkada Pematangsiantar 2024 Lewat Jalur Independen

"Poin Nomor ( 3 ) Untuk keperluan Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi Air dan Pelayanan Umum Dilarang menggunakan JBT Jenis Minyak (BBM) Solar Bersubsidi tanpa melampirkan Surat Rekomendasi dari Instansi dan Dinas yang berwenang.

"Poin empat (4) Pembelian dengan menggunakan jerigen atau sejenisnya DILARANG, kecuali untuk keperluan usaha sebagaimana dimaksud pada point 3 (tiga) dengan syarat melampirkan Surat Rekomendasi dari Instansi terkait dan Dinas yang berwenang.

Baca juga: Wakil Bupati Simalungun Hadiri Buka Puasa bersama Kader dan Struktur Partai Keadilan Sejahtera

"Lima ( 5 ) Penerbitan Surat Rekomendasi yang dimaksud pada poin 3 dan 4 mengacu kepada Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi dari Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu "Dari poin yang ke-3 dan 4 dan 5 tersebut diperbolehkan akan tetapi masyarakat harus mengikuti aturan yang ditentukan, " Tegas Gusmiyadi 

Lebih lanjut, Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya ( Gerindra ) menekankan Dinas-Dinas yang terkait agar tidak mempersulit para masyarakat mengurus izin surat rekomendasi "Jangan lagi dipersulit masyarakat ditengah sulitnya ekonomi, " Tegas Gusmiyadi

Baca juga: Bupati Vandiko Lantik Pengurus Karang Taruna Kabupaten Samosir Periode 2021-2026

Sementara itu, Pjs Branch Manager Rayon III Medan Ahmad Fernando ketika dikonfirmasi juga memperbolehkan pembelian Bahan Bakar Minyak namun harus membawa Surat Rekomendasi dari Dinas yang berwenang, " Ujar Pjs Branch Manager Rayon III Medan Ahmad Fernando 

Ahmad Fernando juga menjelaskan, memang benar ada larangan menggunakan JBT Jenis Minyak Solar Bersubsidi termasuk Kendaraan Dinas milik Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, TNI/Polri DILARANG menggunakan JBT Jenis Minyak Solar Bersubsidi, KECUALI kendaraan pelayanan umum seperti mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam dan mobil pengangkut sampah dan lainnya

Baca juga: Anggota DPRD Sumut, Hj Hidayah Herlina Gusti Gelar Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 di Dairi

"Untuk keperluan Pertanian, Transportasi Air yang menyangkut keperluan masyarakat Umum diperbolehkan asalkan para pemilik Kapal Tradisional dan Pemilik traktor dapat menunjukkan surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Perindustrian kepada pihak SPBU pasti akan dilayani 

Sementara itu, untuk keperluan Pertanian bisa mengurus surat rekomendasi dari Camat terlebih yang tidak ada tempat Pengisian Bahan Bakar atau ( Pom Bensin ) di Kecamatan tersebut, " Ujar Pjs Branch Manager Rayon III Medan Ahmad Fernando melalui sambungan selulernya, ( Karmel )